Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE didampingi Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Kota Bima, Ahmad Mufrad, S.Sos, Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Camat Rasanae Timur, Lurah se Kecamatan Rasanae Timur menghadiri acara sosialisasi program Pemerintah Kota Bima Tahap I tahun 2025, di halaman Terminal Kumbe Kota Bima, pada Rabu (16/07).

Acara sosialisasi program pemerintah Kota Bima tahun 2025 yang dimulai di Kecamatan Rasanae Timur tersebut juga dihadiri oleh SDM PKH, Pekerja Sosial serta KPM PKH se Kecamatan Rasanae Timur.

Dalam arahannya, Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dinas sosial yang mengadakan acara sosialisasi terkait dengan kebijakan baru pemerintah pusat. Memang, setiap periode 5 tahun atau ada pergantian kepemimpinan pasti ada kebijakan baru.

Kalau dulu namanya DTKS, karena ada perubahan pemimpin dan kementerian, maka aturan mainnya pun ikut berubah. Ia menegaskan, program DTSEN ini bertujuan dalam rangka mewujudkan pengentasan kemiskinan melalui data 1 pintu yang didalamnya ada kementerian dan lembaga terkait.

Kadangkala dalam pelaksanaannya, DTKS ini masih terdapat penerima manfaat yang tidak termasuk dalam kelompok rentan sebagai penerima manfaat yang seharusnya. Sehingga timbul gejolak ditengah-tengah masyarakat. Dimana masyarakat yang seharusnya layak menerima, namun faktanya tidak menerima sentuhan dari pemerintah. Hal ini yang sedang diperbaiki.

"Pemadanan data melalui DTSEN ini sangat bagus, sehingga masyarakat benar-benar diseleksi melalui tahapan verfal oleh dinas sosial sesuai peruntukannya, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan" ujarnya.

Ia menerima banyak laporan dan aduan dari masyarakat terhadap begitu banyaknya penerima manfaat KPM PKH yang diseleksi berdasarkan pemadanan data DTSEN.

Wali Kota Bima menyebut, DTSEN ini berfungsi sebagai basis data tunggal yang memuat informasi sosial ekonomi masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan penyaluran bansos dan program pemberdayaan ekonomi lebih tepat sasaran dan akurat, serta menghindari tumpang tindih data.

"Kalau dinas sosial tidak cepat mengambil langkah sosialisasi ini, maka akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memprovokasi keadaan ditengah masyarakat dengan tujuan menciptakan kondisi daerah tidak stabil. Tapi, yakin saja, ada pemerintah yang selalu melindungi masyarakat," ungkap Wali Kota.

"Terimakasih Dinas Sosial yang mengambil langkah cepat ini. Saya juga berharap kepada SDM PKH dan Pekerja sosial agar bekerja secara adil, mendata masyarakat sesuai aturan yang berlaku. Hindari kepentingan kelompok yang dapat menimbulkan kegaduhan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Yuliana, S.Sos dalam laporannya menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini telah dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut pada 41 kelurahan. Namun di tahun 2025 ini, mengingat adanya Inpres tentang Efisiensi Anggaran, maka sosialisasi dilaksanakan ditiap kecamatan.

Yuliana menegaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk meredam polemik ditengah masyarakat terkait adanya perubahan aturan dan mekanisme penyaluran bansos. Ia menegaskan, data KPM DTSEN itu sudah terdata didalam aplikasi, petugas hanya memastikan KPM ada di lokasi.

"Bukan mendata dari awal, apalagi menghapus. Apabila ada KPM yang kepesertaannya terhapus, itu hasil penilaian dari BPS berdasarkan hasil verifikasi di lapangan," ujarnya.

Yuliana yang juga selaku Istri Wakil Rakyat Kota Bima ini berharap agar masyarakat tidak mudah percaya dan mengkonsumsi informasi yang tidak benar yang berkembang ditengah-tengah masyarakat terkait perubahan mekanisme penyaluran bansos.